PENERIMAAN NEGARA (2)

�Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:

�Penerimaan Pemerintah Pusat
�Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi
�Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penerimaan Pemerintah Pusat

�

� a. Penerimaan Negara dan Hibah

� - Penerimaan Dalam Negeri

� - Penerimaan perpajakan

� - Penerimaan bukan pajak (PNBP)

� - Bagian laba BUMN

� - Lain-lain penerimaan yang sah

� b. Penerimaan Pembiayaan

� - Pinjaman sektor Perbankan

� - Pinjaman luar negeri

� - Penjualan Obligasi Pemerintah

� - Privatisasi BUMN

� - Penjualan aset pemerintah

2. Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi

� a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

� - Pajak Daerah

� - Retribusi Daerah

� - Bagian laba BUMD

� - PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat

- dan lain-lain pendapatan.

� b. Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

� - Bagian daerah dari PBB dan BPHTB

� - Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi

� - Bagian daerah dari Sumber daya alam

� - Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum

� - Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

� c. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:

� - Pinjaman dari Pemerintah Pusat

� - Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

� - Pinjaman dari BUMN/BUMD

� - Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank

� - Pinjaman dari Luar Negeri

� - Penjualan Aset Daerah

� - Penerbitan Obligasi Daerah

3. Penerimaan Pemerintah Daerah Kab./ Kota

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: