Alhamdulilah kita masih diberikan kehidupan yang sehat, jangan lupa disyukuri ya. hari ini zona ngelmu kembali akan berbagi tentang Sistim Tanam Paksa. sobat pernah tau kan? betapa kejamnya sistim tanam paksa. untung aja kita tidak berada di jaman itu ya. bagaiman sejarah selengkapnya, berikut.
Perubahan peta politik di Eropa akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon di Prancis menyebabkan di Indonesia terjadi juga perubahan penjajah. Akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon, negara-negara Eropa bersepakat mengadakan pertemuan di Wina yang dikenal sebagai Kongres Wina. Hasil pertemuan menyepakati bahwa keadaan politik dunia, khususnya Eropa harus dikembalikan seperti sebelum Napoleon berkuasa. Itu artinya bahwa keadaan Indonesia punharus dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris seperti sebelum Napoleon berkuasa.
Pemerintah Inggris menindak lanjuti hasil keputusan Kongres Wina tersebut dengan melakukan pembicaraan dengan Belanda di London. Oleh karena itu, pertemuan Inggris–Belanda tentang masalah jajahannya disebut Perjanjian London. Salah satu butir kesepakatan pada Perjanjian London mengungkapkan bahwa Inggris bersedia mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda.
Pemerintah Belanda menindak lanjuti hasil pertemuan di London tersebut dengan membentuk Komisi Jenderal untuk menerima penyerahan wilayah.Komisi Jenderal juga mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk mengelola Indonesia. Anggota Komisi Jenderal itu terdiri atas Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Perbaikan ekonomi di tanah jajahan menjadi tugas utama Komisi Jenderal. Hal itu disebabkan pada saat yang sama, keadaan dalam negeri Belanda juga kurang menguntungkan. Utang negara menumpuk tidak terbayar dan kasnegara sedang kosong. Itu semua terjadi karena besarnya biaya yang dilakukanBelanda dalam melakukan perang yang melibatkannya.Van der Capellen memegang peranan penting di dalam menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia.
Van der Capellen berusaha mengeksploitasi kekayaan alam dan penduduk Indonesia secara besar-besaran untuk memperoleh pemasukan uang sebesar-besarnya. Salah satu kebijakannya adalah menyewakantanah kepada para pengusaha Eropa. Sistem Sewa Tanah (Landelijk Stelsel) yang dilaksanakan van der Capellen sebenarnya meneruskan kebijakan Letnan Gubernur Raffles saat Inggris berkuasa di Indonesia.
Pemerintahan van der Capellen dianggap gagal oleh pemerintah Belanda.Oleh karena itu, pada tahun 1826 pemerintah Belanda menetapkan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies untuk memimpin pemerintahan kolonial. Bebanuntuk memperoleh pemasukan sebesar-besarnya guna menutupi kas negara yang kosong ternyata juga gagal dilaksanakan du Bus de Gisignies
Pemerintah Belanda pada tahun 1830 selanjutnya menetapkan Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia. Johannes van den Boch mempunyai tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar utang dan membayar biaya perang.Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Johannes van den Bosch melaksanakanSistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Sistem Tanam Paksa mewajibkan parapenduduk pribumi melakukan penanaman tanaman yang laku dan dibutuhkanpasar Eropa. Jenis tanaman wajib itu, antara lain tebu, nila, teh, kopi, tembakau,kayu manis, dan kapas. Sistem Taman Paksa (Cultuurstelsel) yang diberlakukandi Indonesia dari tahun 1830–1870 atau selama hampir 40 tahun telah mem-buat Negeri Belanda makmur, tetapi bangsa Indonesia sengsara.
Perubahan peta politik di Eropa akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon di Prancis menyebabkan di Indonesia terjadi juga perubahan penjajah. Akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon, negara-negara Eropa bersepakat mengadakan pertemuan di Wina yang dikenal sebagai Kongres Wina. Hasil pertemuan menyepakati bahwa keadaan politik dunia, khususnya Eropa harus dikembalikan seperti sebelum Napoleon berkuasa. Itu artinya bahwa keadaan Indonesia punharus dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris seperti sebelum Napoleon berkuasa.
Pemerintah Inggris menindak lanjuti hasil keputusan Kongres Wina tersebut dengan melakukan pembicaraan dengan Belanda di London. Oleh karena itu, pertemuan Inggris–Belanda tentang masalah jajahannya disebut Perjanjian London. Salah satu butir kesepakatan pada Perjanjian London mengungkapkan bahwa Inggris bersedia mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda.
Pemerintah Belanda menindak lanjuti hasil pertemuan di London tersebut dengan membentuk Komisi Jenderal untuk menerima penyerahan wilayah.Komisi Jenderal juga mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk mengelola Indonesia. Anggota Komisi Jenderal itu terdiri atas Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Perbaikan ekonomi di tanah jajahan menjadi tugas utama Komisi Jenderal. Hal itu disebabkan pada saat yang sama, keadaan dalam negeri Belanda juga kurang menguntungkan. Utang negara menumpuk tidak terbayar dan kasnegara sedang kosong. Itu semua terjadi karena besarnya biaya yang dilakukanBelanda dalam melakukan perang yang melibatkannya.Van der Capellen memegang peranan penting di dalam menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia.
Van der Capellen berusaha mengeksploitasi kekayaan alam dan penduduk Indonesia secara besar-besaran untuk memperoleh pemasukan uang sebesar-besarnya. Salah satu kebijakannya adalah menyewakantanah kepada para pengusaha Eropa. Sistem Sewa Tanah (Landelijk Stelsel) yang dilaksanakan van der Capellen sebenarnya meneruskan kebijakan Letnan Gubernur Raffles saat Inggris berkuasa di Indonesia.
Pemerintahan van der Capellen dianggap gagal oleh pemerintah Belanda.Oleh karena itu, pada tahun 1826 pemerintah Belanda menetapkan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies untuk memimpin pemerintahan kolonial. Bebanuntuk memperoleh pemasukan sebesar-besarnya guna menutupi kas negara yang kosong ternyata juga gagal dilaksanakan du Bus de Gisignies
Pemerintah Belanda pada tahun 1830 selanjutnya menetapkan Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia. Johannes van den Boch mempunyai tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar utang dan membayar biaya perang.Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Johannes van den Bosch melaksanakanSistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Sistem Tanam Paksa mewajibkan parapenduduk pribumi melakukan penanaman tanaman yang laku dan dibutuhkanpasar Eropa. Jenis tanaman wajib itu, antara lain tebu, nila, teh, kopi, tembakau,kayu manis, dan kapas. Sistem Taman Paksa (Cultuurstelsel) yang diberlakukandi Indonesia dari tahun 1830–1870 atau selama hampir 40 tahun telah mem-buat Negeri Belanda makmur, tetapi bangsa Indonesia sengsara.
- Ketentuan Tanam Paksa
a. Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan.
b. Bagian tanah yang digunakan untuk penanaman tanaman wajib tersebut(seperlima) dibebaskan dari pembayaran pajak.
c. Hasil dari tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda bila melebihi nilai pajaknya, sedangkan sisanya dikembalikan.
d. Pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi daripekerjaan menanam padi.
e. Kegagalan panen menjadi tanggungan pemerintah.
f. Kewajiban penanaman tanaman wajib tanam tersebut dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan atau bekerja di pabrik. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi langsung oleh para bupati, kepala desa,dan pegawai Belanda.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa sering terjadi penyimpangan. Hal itu disebabkan adanya penyelewangan upah yang diberikan Belanda kepada pamong praja sebagai penyelenggara Sistem Tanam Paksa. Upah itu disebut cultuurprocenten (persentase dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan). Hal ini mengakibatkan para pamong praja selalu menindas rakyatuntuk mengejar cultuurprocenten.
- Ketentuan Tanam Paksa Yang Dilanggar Belanda
Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, antara lain sebagai berikut.
a.Penggunaan tanah seringkali tanpa melalui persetujuan dengan petanipemilik, tetapi langsung meminta dan luasnya melebihi seperlima bagian.
b.Tanah yang ditanami tanaman eksport masih dibebani pajak.
c.Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat.
d.Penggarapan tanaman ekspor melebihi waktu tanam padi.
e.Kegagalan panen seringkali dibebankan kepada petani, sehingga petani harus menanggung kerugian yang besar.
f.Banyak tenaga kerja yang seharusnya berhak menerima upah, kenyataannya tidak menerima, bahkan pekerjaannya lebih berat. Misalnya, mereka selainbertani juga harus bekerja di pabrik gula serta membuat jalan dan saluranair.
g.Ketentuan waktu kerja wajib 66 hari dalam setahun bagi orang yang tidak mampu membayar pajak dilanggar. Dalam praktiknya rakyat bekerja sampai berbulan-bulan dan kepada mereka tetap dituntut membayar pajak.
h.Pengerahan tenaga kerja dilakukan secara besar-besaran karena areal tanaman yang sangat luas dan dalam jangka waktu lama.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokok dan cenderung mengadakan eksploitasi agraris yang semaksimal mungkin. Olehkarena itu, Sistem Tanam Paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyatpedesaan di Pulau Jawa.
- Penderitaan Bangsa Indonesia Akibat Tanam Paksa :
Adapun penderitaan bangsa Indonesia akibat pelak-sanaan sistem Tanam Paksa diantaranya:
a.Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.
b.Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun.
c.Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risikoapabila panen gagal.
d.Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
e.Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwaturun sampai dengan 120.000 jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampaidengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain,penyakit busung lapar (hongerudeem) merajalela.
f.Rakyat Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman eksport.
- Keuntungan Belanda Terhadap Tanam Paksa :
a.Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
b.Dapat melunasi hutang-hutang Belanda.
c.Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja
d.Memenuhi kas Belanda yang semula kosong
e.Berhasil membangun kota Amsterdam sebagai sebagai pusat perdagangan dunia.
f.Perdagangan Belanda berjalan pesat.
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa menyebabkan bangsa Indonesia menderita sehingga muncul reaksi berupa perlawanan. Di samping itu, orang-orang Belanda sendiri juga banyak yang menentangnya. Di Negeri Belanda, Sistem Tanam Paksa ditentang, baik secara perseorangan maupun melalui parlemen.Tokoh Belanda yang menentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia,antara lain sebagai berikut.
- Penentang Tanam Paksa :
a.Eduard Douwes Dekker (1820–1887)
Eduard Douwes Dekker atau Multatuli sebelumnya adalah seorang residendi Lebak, (Serang, Jawa Barat). Ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat Sistem Tanam Paksa dan berusaha membelanya. Eduard Douwes Dekker pulang ke Negeri Belanda dan mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar (lelang kopi perdagangan Belanda) dan terbit padatahun 1860. Di dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat diIndonesia akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Di samping itu, ia jugamencela pemerintah Hindia Belanda atas segala kebijakannya di Indonesia. Eduard Douwes Dekker mendapat dukungan dari kaum liberal yang menghendaki kebebasan. Akibatnya, banyak orang Belanda yang mendukung penghapusan Sistem Tanam Paksa.
b.Baron van Hoevell (1812–1870)
Semula Baron van Hoevell tinggal di Batavia (Jakarta), kemudian pulangke Negeri Belanda dan menjadi anggota parlemen. Selama tinggal di Indonesia,Baron van Hoevell menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat SistemTanam Paksa. Baron van Hoevell bersama Fransen van de Putte menentang Sistem Tanam Paksa. Fransen van de Putte menulis sebuah buku yang terkenal dengan judul Suiker Contracten (Kontrak-Kontrak Gula). Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan Sistem Tanam Paksa melalui parlemen Belanda.
c. Golongan Pengusaha
Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, dengan alasan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 Sistem Tanam Paksa dihapuskan. Penghapusan SistemTanam Paksa diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila, teh,kayu manis (1965), tembakau (1866), tanaman tebu (1884) dan tanaman kopi(1916).
b.Baron van Hoevell (1812–1870)
Semula Baron van Hoevell tinggal di Batavia (Jakarta), kemudian pulangke Negeri Belanda dan menjadi anggota parlemen. Selama tinggal di Indonesia,Baron van Hoevell menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat SistemTanam Paksa. Baron van Hoevell bersama Fransen van de Putte menentang Sistem Tanam Paksa. Fransen van de Putte menulis sebuah buku yang terkenal dengan judul Suiker Contracten (Kontrak-Kontrak Gula). Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan Sistem Tanam Paksa melalui parlemen Belanda.
c. Golongan Pengusaha
Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, dengan alasan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 Sistem Tanam Paksa dihapuskan. Penghapusan SistemTanam Paksa diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila, teh,kayu manis (1965), tembakau (1866), tanaman tebu (1884) dan tanaman kopi(1916).
0 comments:
Post a Comment